Tingginya angka putus sekolah, banyaknya anak jalanan dan anak terlantar di Indonesia membuat banyak pihak prihatin, tak terkecuali Yayasan Pendidikan Indonesia-Amerika (Indonesian-American Education Foundation) di Jakarta atau di singkat Jakarta IAEF. Jakarta IAEF akan membangun gedung dan memberikan pendidikan nonformal gratis buat anak-anak tersebut.
Demikian diungkapkan Ketua Jakarta IAEF Daniel Dhakidae, Ketua Pembina Jakarta IAEF Azyumardi Azra, anggota Pembina IAEF Jakarta Aristides Katoppo, dan President Dallas IAEF Henny Hughes, kepada pers Senin (27/10) di Jakarta. "Idenya membangun suatu yayasan untuk kepentingan pendidikan, terutama untuk anak-anak putus sekolah, anak jalanan dan anak terlantar. Mereka akan ditampung, dididik dan dilatih hingga mampu berdiri sendiri menopang kehidupannya, tanpa mengeluarkan biaya," kata Daniel Dhakidae.
Bagi mereka sudah lulus dan menguasai keterampilan sesuai bidang yang diminatinya, maka mereka akan disalurkan bekerja di luar negeri dengan jejaring yang dibangun, misalnya di Timur Tengah, Malaysia, termasuk Amerika sendiri. Sejumlah duta besar sudah dikontak dan mendukung program ini. Namun, Jakarta IAEF bukanlah lembaga pengerah jasa tenaga kerja yang mendapatkan fee.
Azyumardi Azra mengatakan, yayasan pendidikan ini dibuat sebagai jembatan budaya kedua negara, Indonesia-Amerika. "Yayasan Pendidikan Indonesia Amerika ini lebih dari soal pendidikan, tapi juga pertukaran budaya, sehingga dengan ini mereka bisa mengetahui dan menghayati, dan saling menghargai kebudayaan masing-masing," katanya.
Karena itu, untuk mendukung ini, Aristides Katoppo berharap banyak pihak, apakah pribadi atau perusahaan yang peduli pendidikan anak-anak bangsa yang terlupakan ini, untuk membantu mewujudkan pembangunan gedung Learning Center, tempat mereka membekali diri dengan berbagai keterampilan untuk berkarya.
"Tanggal 11 Desember 2008, akan digelar malam dana bertajuk We are the Forgotten Children of Indonesia di Balai Sarbini. Diharapkan masyarakat mau menyumbang, bersimpati, dan memberikan solidaritas dan kebersamaan," ujarnya.
Henny Hughes menambahkan, gagasan ini berdasarkan investigasi dua tahun lalu. Untuk membawa anak-anak itu kembali belajar, motivasinya harus dari diri mereka sendiri. Keinginan belajar dari mereka itu harus kuat.
Membawa mereka kembali belajar bukanlah hal yang mudah, akan tetapi bukan pula sesuatu yang mustahil karena pengaruh kehidupan liar di luar rumah telah merubah pola pikir mereka. "Untuk itu dibutuhkan metode khusus, praktis dengan bahasa yang sederhana dan berbagai variasi sistem penyampaian, misalnya melibatkan audio-visual agar lebih mudah dipahami, sehingga membuat belajar sebagai bagian dari aktivitas yang menyenangkan dan menjadi suatu kebutuhan," jelasnya.
Menurut Henny, pendidikan nonformal di Learning Center bisa menampung 400 anak. Walaupun yang menjadi target sementara adalah mereka yang putus sekolah dan yang memasuki usia dewasa atau 17 tahun ke atas, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu maka Learning Center juga akan dapat menampung berbagai tingkatan, termasuk anak-anak setingkat SD hingga universitas. Bahkan, akan menjangkau setiap warga yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya.
Learning Center yang didesain oleh Fakultas Teknik Jurusan Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti, untuk tahap awal selain memiliki fasilitas belajar-mengajar dan training juga memiliki sejumlah fasilitas olahraga. Bangunan tiga lantai seluas lebih kurang 2.000 meter persegi di atas tanah seluas 3.000 meter persegi itu, rencananya akan dilaksanakan pada awal tahun 2009 dan diharapkan akan dapat dioperasikan pada pertengahan tahun 2010.
Selasa, 06 Januari 2009
Tingkatkan SDM, Guru Butuh Pendidikan Tinggi Jarak Jauh
Pendidikan tinggi jarak jauh dengan kualitas akademik yang baik sangat dibutuhkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia, terutama kalangan guru. Namun, pilihan guru untuk menikmati layanan pendidikan tinggi masih terbatas akibat minimnya infrastruktur pendidikan. Padahal ada satu juta lebih guru yang harus meningkatkan kualifikasi pendidikan diploma IV atau S-1 hingga tahun 2015.
"Para guru ini kan diwajibkan untuk mencapai kualifikasi akademik D-IV/S-1, tetapi disyaratkan jangan sampai melalaikan kewajiban mengajar. Ini kan dilema buat guru. Solusinya ya harus ada pilihan pendidikan tinggi jarak jauh yang beragam dengan tetap mengutamakan kualitas akademik," kata Sulistyo, Ketua Umum Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Swasta Indonesia di Jakarta, Selasa (2/9).
Menurut Sulistyo, pemerintah harus segera mengatur penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, terutama untuk melayani guru. Jika mengandalkan Universitas Terbuka saja, kemampuannya terbatas.
Selain menyediakan infrastruktur yang mendukung pengembangan pendidikan jarak jauh, semisal teknologi informasi dan komunikasi, juga perlu disiapkan supaya layanan pendidikan ini juga menyediakan modul-modul yang bisa dipahami untuk belajar mandiri. Dengan demikian, pendidikan tinggi untuk peningkatan kualitas guru yang berdampak dalam pengajarannya di kelas bisa tercapai.
Kemantapan UT di pusat itu belum tentu cerminan di daerah lain. Untuk tutor saja, masih ada yang guru SD-SMA yang kebetulan sudah S-1. Jadi perlu diatur mana perguruan tinggi yang siap dan mampu melaksanakan pendidikan jarak jauh. Itu harus dicek betul supaya terjamin kualitasnya. "Sebab, peningkatan kualitas akademik guru itu bukan untuk mengejar ijasah, tapi untuk membentuk guru yang bermutu sehingga pendidikan kita ada perbaikan,"
"Para guru ini kan diwajibkan untuk mencapai kualifikasi akademik D-IV/S-1, tetapi disyaratkan jangan sampai melalaikan kewajiban mengajar. Ini kan dilema buat guru. Solusinya ya harus ada pilihan pendidikan tinggi jarak jauh yang beragam dengan tetap mengutamakan kualitas akademik," kata Sulistyo, Ketua Umum Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Swasta Indonesia di Jakarta, Selasa (2/9).
Menurut Sulistyo, pemerintah harus segera mengatur penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, terutama untuk melayani guru. Jika mengandalkan Universitas Terbuka saja, kemampuannya terbatas.
Selain menyediakan infrastruktur yang mendukung pengembangan pendidikan jarak jauh, semisal teknologi informasi dan komunikasi, juga perlu disiapkan supaya layanan pendidikan ini juga menyediakan modul-modul yang bisa dipahami untuk belajar mandiri. Dengan demikian, pendidikan tinggi untuk peningkatan kualitas guru yang berdampak dalam pengajarannya di kelas bisa tercapai.
Kemantapan UT di pusat itu belum tentu cerminan di daerah lain. Untuk tutor saja, masih ada yang guru SD-SMA yang kebetulan sudah S-1. Jadi perlu diatur mana perguruan tinggi yang siap dan mampu melaksanakan pendidikan jarak jauh. Itu harus dicek betul supaya terjamin kualitasnya. "Sebab, peningkatan kualitas akademik guru itu bukan untuk mengejar ijasah, tapi untuk membentuk guru yang bermutu sehingga pendidikan kita ada perbaikan,"
Guru Dapat Sanksi Sama Seperti Muridnya
Seperti halnya para siswa, jam masuk sekolah di Jakarta yang dimajukan menjadi pukul 06.30 WIB juga memaksa para guru untuk datang lebih awal dari biasanya. Sebab, sanksi tidak dibukakan pintu juga berlaku bagi para guru yang terlambat datang ke sekolah.
Seperti yang dialami Ahmad, seorang guru Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas 63 Jakarta. Setelah sarapan, sekitar pukul 05.30 WIB, warga Tangerang, Banten, ini pun langsung berangkat ke sekolah. Ahmad terpaksa harus naik ojek agar bisa sampai di sekolah tepat pukul 06.30 WIB.
Ahmad tak mau ambil risiko, sebab bila terlambat, ia bisa dikenai sanksi seperti para pelajar asuhannya, yakni tak dibukakan pintu sampai jam pelajaran pertama usai. Pemerintah Provinsi Jakarta memajukan jam masuk sekolah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Tapi selama dua hari kebijakan baru ini diberlakukan, kemacetan masih belum teratasi [baca: Banyak Siswa dan Guru Terlambat].
Sementara itu, layanan bus sekolah gratis yang disiapkan Pemerintah Jakarta untuk mengangkut siswa, jumlahnya masih tak memadai. Bahkan, kedatangannya pun sulit diperkirakan. Hal ini semakin membuat bus tersebut sepi peminat, seperti yang terlihat pada rute Cawang-Grogol.
Saat ini, telah tersedia 34 bus yang melayani enam rute, yakni Pasarminggu-CSW (Kebayoran Baru), Taman Mini Indonesia Indah-Kampung Melayu, Cawang-Grogol, Cawang-Tanjungpriok, Cilincing-Pondok Kopi dan Lapangan Banteng-Plumpang. Jam operasional bus sekolah pun terbagi dalam tiga bagian, yakni mulai pukul 06.30, 11.00 dan 15.00 WIB.
Menurut Wakil Gubernur Prijanto, pengadaan bus masih terganjal di DPRD DKI Jakarta. Pada tahun ini telah diusulkan pengadaan 100 unit armada baru untuk melayani siswa dari ratusan sekolah negeri dan swasta di DKI Jakarta
Seperti yang dialami Ahmad, seorang guru Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas 63 Jakarta. Setelah sarapan, sekitar pukul 05.30 WIB, warga Tangerang, Banten, ini pun langsung berangkat ke sekolah. Ahmad terpaksa harus naik ojek agar bisa sampai di sekolah tepat pukul 06.30 WIB.
Ahmad tak mau ambil risiko, sebab bila terlambat, ia bisa dikenai sanksi seperti para pelajar asuhannya, yakni tak dibukakan pintu sampai jam pelajaran pertama usai. Pemerintah Provinsi Jakarta memajukan jam masuk sekolah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Tapi selama dua hari kebijakan baru ini diberlakukan, kemacetan masih belum teratasi [baca: Banyak Siswa dan Guru Terlambat].
Sementara itu, layanan bus sekolah gratis yang disiapkan Pemerintah Jakarta untuk mengangkut siswa, jumlahnya masih tak memadai. Bahkan, kedatangannya pun sulit diperkirakan. Hal ini semakin membuat bus tersebut sepi peminat, seperti yang terlihat pada rute Cawang-Grogol.
Saat ini, telah tersedia 34 bus yang melayani enam rute, yakni Pasarminggu-CSW (Kebayoran Baru), Taman Mini Indonesia Indah-Kampung Melayu, Cawang-Grogol, Cawang-Tanjungpriok, Cilincing-Pondok Kopi dan Lapangan Banteng-Plumpang. Jam operasional bus sekolah pun terbagi dalam tiga bagian, yakni mulai pukul 06.30, 11.00 dan 15.00 WIB.
Menurut Wakil Gubernur Prijanto, pengadaan bus masih terganjal di DPRD DKI Jakarta. Pada tahun ini telah diusulkan pengadaan 100 unit armada baru untuk melayani siswa dari ratusan sekolah negeri dan swasta di DKI Jakarta
Anggaran Pendidikan Naik, Peralatan SMK Dilengkapi
Kenaikan anggaran pendidikan nasional pada tahun 2009 salah satunya difokuskan untuk meningkatkan peralatan di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Sebanyak 5.000 SMK negeri dan swasta di seluruh Indonesia akan mendapat kucuran dana untuk mengadakan dan memperbarui peralatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan pembelajaran berkualitas di masing-masing sekolah.
"Setidaknya untuk komputer, semua SMK harus sudah punya pada tahun depan. Selebihnya, peralatan lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan pembelajaran di SMK," kata Direktur Jenderal Pembinaan SMK Depdiknas Joko Sutrisno di jakarta, Jumat (29/8).
Menurut Joko, anggaran untuk SMK yang saat ini mencapai Rp 1,9 triliun akan dinaikkan minimal dua kali lipat. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memfokuskan kenaikan anggaran pendidikan 20 persen untuk pertamakalinya tahun depan utnuk kesejahteraan guru, peningkatan mutu SMK, pendidikan dasar sembilan tahun, dan kesejahteraan dosen dan peneliti.
Kepala SMKN 1 Pacet, Cianjur, Jawa Barat Akib Ibrahim menyambut gembira perhatian pemerintah untuk meningatkan mutu SMK. Di SMK bidang pertanian, sekolah ini masih membutuhkan laboratorium benih dan penyakit untuk bisa meningatkan keahlian siswa sebagai teknisi menengah di bidang pertanian.
"Setidaknya untuk komputer, semua SMK harus sudah punya pada tahun depan. Selebihnya, peralatan lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan pembelajaran di SMK," kata Direktur Jenderal Pembinaan SMK Depdiknas Joko Sutrisno di jakarta, Jumat (29/8).
Menurut Joko, anggaran untuk SMK yang saat ini mencapai Rp 1,9 triliun akan dinaikkan minimal dua kali lipat. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memfokuskan kenaikan anggaran pendidikan 20 persen untuk pertamakalinya tahun depan utnuk kesejahteraan guru, peningkatan mutu SMK, pendidikan dasar sembilan tahun, dan kesejahteraan dosen dan peneliti.
Kepala SMKN 1 Pacet, Cianjur, Jawa Barat Akib Ibrahim menyambut gembira perhatian pemerintah untuk meningatkan mutu SMK. Di SMK bidang pertanian, sekolah ini masih membutuhkan laboratorium benih dan penyakit untuk bisa meningatkan keahlian siswa sebagai teknisi menengah di bidang pertanian.
Seratus Lembaga Pendidikan Wirausaha pada 2009
Kementerian Negara Koperasi dan UKM akan membentuk 100 lembaga pendidikan wirausaha di tingkat pedesaan pada 2009 dengan dana yang disediakan sebesar Rp 20 miliar.
"Pada 2009, kami akan menyalurkan dana Rp 20 miliar untuk pembentukan Tempat Pendidikan Keterampilan Usaha (TPKU) di 100 lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren," kata Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Neddy Rafinaldy Halim di Jakarta, Senin (5/1).
Ia mengatakan, dana itu memang menurun dibandingkan alokasi untuk kebutuhan yang sama pada tahun lalu. Namun, Neddy menegaskan jumlah tersebut masih sangat mungkin untuk dikoreksi. "TPKU ini kan memang sangat potensial sebagai upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru. Jadi, untuk persoalan dana masih sangat mungkin untuk ditata kembali," katanya.
Menurut dia, jika jumlah TPKU sebanyak 714 tempat di 32 provinsi seluruh Indonesia diberi perkuatan bantuan dan difasilitasi, hal itu sama saja dengan mendorong tercetaknya wirausaha baru dari 714 lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren. "Kalau kita dukung perkuatannya, itu dapat meng-cover setidaknya 14.100 siswa yang mendapat fasilitas pelatihan wirausaha sehingga berpotensi menjadi calon wirausaha baru," katanya.
Pada 2008, Kementerian Negara Koperasi dan UKM menyalurkan dana hingga Rp 47 miliar bagi 235 lembaga pendidikan pedesaan, termasuk pondok pesantren yang tersebar di 31 provinsi.
Bantuan itu ditujukan untuk pengembangan TPKU yang disalurkan bagi 235 lembaga pendidikan sehingga masing-masing lembaga menerima Rp 200 juta. Dana itu diharapkan dapat segera direalisasikan untuk membangun atau mengembangkan TPKU agar dapat tercipta wirausaha-wirausaha baru di pedesaan.
"Dana itu diharapkan dapat digunakan untuk pengadaan tempat praktik dan fasilitas-fasilitasnya di lembaga pendidikan setingkat SMA," katanya.
Selain pengadaan tempat, sebagian dana harus digunakan untuk pengadaan fasilitas dan perlengkapan pelatihan.
Gedung TPKU dianggarkan sebesar Rp 100 juta, sebanyak Rp 50 juta harus digunakan untuk pengadaan peralatan, dan sisanya Rp 50 juta untuk biaya operasional. Neddy mencontohkan, TPKU dilengkapi dengan mesin jahit, alat-alat perbengkelan, dan lain-lain.
Guru atau mentor setempat akan melatih siswa-siswanya di TPKU sehingga diharapkan setelah lulus nanti mereka menjadi wirausaha baru di desa atau daerahnya masing-masing.
TPKU memang untuk menyiapkan siswa-siswa selevel SMA, termasuk pondok pesantren, menjadi calon wirausaha sehingga sama sekali tidak berorientasi bisnis.
Untuk menerima bantuan serupa, lembaga pendidikan yang bersangkutan harus mengajukan diri kepada Dinas Koperasi kabupaten/provinsi setempat agar diusulkan ke Kemenkop.
Kemenkop juga telah menetapkan sejumlah persyaratan tertentu bagi lembaga pendidikan penerima, di antaranya sudah beroperasi minimal selama dua tahun. "Untuk 2009 ini sudah ada lebih dari 900 lembaga pendidikan mengajukan untuk mendapatkan bantuan TPKU," katanya.
Pihaknya menetapkan penurunan target lembaga pendidikan penerima hanya sebanyak 100 lembaga pendidikan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah. "Kami masih melakukan konsolidasi program dan anggaran untuk 2009. Tapi Menkop sendiri menginginkan agar anggaran diperkuat dan lebih besar untuk program ini," katanya.
Untuk anggaran 2008, serapan anggaran dari Deputi Bidang Pengembangan SDM sudah mencapai lebih dari 94,14 persen dari total anggaran 2008 sebesar Rp 76 miliar.
"Pada 2009, kami akan menyalurkan dana Rp 20 miliar untuk pembentukan Tempat Pendidikan Keterampilan Usaha (TPKU) di 100 lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren," kata Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Neddy Rafinaldy Halim di Jakarta, Senin (5/1).
Ia mengatakan, dana itu memang menurun dibandingkan alokasi untuk kebutuhan yang sama pada tahun lalu. Namun, Neddy menegaskan jumlah tersebut masih sangat mungkin untuk dikoreksi. "TPKU ini kan memang sangat potensial sebagai upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru. Jadi, untuk persoalan dana masih sangat mungkin untuk ditata kembali," katanya.
Menurut dia, jika jumlah TPKU sebanyak 714 tempat di 32 provinsi seluruh Indonesia diberi perkuatan bantuan dan difasilitasi, hal itu sama saja dengan mendorong tercetaknya wirausaha baru dari 714 lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren. "Kalau kita dukung perkuatannya, itu dapat meng-cover setidaknya 14.100 siswa yang mendapat fasilitas pelatihan wirausaha sehingga berpotensi menjadi calon wirausaha baru," katanya.
Pada 2008, Kementerian Negara Koperasi dan UKM menyalurkan dana hingga Rp 47 miliar bagi 235 lembaga pendidikan pedesaan, termasuk pondok pesantren yang tersebar di 31 provinsi.
Bantuan itu ditujukan untuk pengembangan TPKU yang disalurkan bagi 235 lembaga pendidikan sehingga masing-masing lembaga menerima Rp 200 juta. Dana itu diharapkan dapat segera direalisasikan untuk membangun atau mengembangkan TPKU agar dapat tercipta wirausaha-wirausaha baru di pedesaan.
"Dana itu diharapkan dapat digunakan untuk pengadaan tempat praktik dan fasilitas-fasilitasnya di lembaga pendidikan setingkat SMA," katanya.
Selain pengadaan tempat, sebagian dana harus digunakan untuk pengadaan fasilitas dan perlengkapan pelatihan.
Gedung TPKU dianggarkan sebesar Rp 100 juta, sebanyak Rp 50 juta harus digunakan untuk pengadaan peralatan, dan sisanya Rp 50 juta untuk biaya operasional. Neddy mencontohkan, TPKU dilengkapi dengan mesin jahit, alat-alat perbengkelan, dan lain-lain.
Guru atau mentor setempat akan melatih siswa-siswanya di TPKU sehingga diharapkan setelah lulus nanti mereka menjadi wirausaha baru di desa atau daerahnya masing-masing.
TPKU memang untuk menyiapkan siswa-siswa selevel SMA, termasuk pondok pesantren, menjadi calon wirausaha sehingga sama sekali tidak berorientasi bisnis.
Untuk menerima bantuan serupa, lembaga pendidikan yang bersangkutan harus mengajukan diri kepada Dinas Koperasi kabupaten/provinsi setempat agar diusulkan ke Kemenkop.
Kemenkop juga telah menetapkan sejumlah persyaratan tertentu bagi lembaga pendidikan penerima, di antaranya sudah beroperasi minimal selama dua tahun. "Untuk 2009 ini sudah ada lebih dari 900 lembaga pendidikan mengajukan untuk mendapatkan bantuan TPKU," katanya.
Pihaknya menetapkan penurunan target lembaga pendidikan penerima hanya sebanyak 100 lembaga pendidikan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah. "Kami masih melakukan konsolidasi program dan anggaran untuk 2009. Tapi Menkop sendiri menginginkan agar anggaran diperkuat dan lebih besar untuk program ini," katanya.
Untuk anggaran 2008, serapan anggaran dari Deputi Bidang Pengembangan SDM sudah mencapai lebih dari 94,14 persen dari total anggaran 2008 sebesar Rp 76 miliar.
Tak Praktik Komputer, Siswa Mogok
Ratusan siswa SMA Negeri 6 Ciputat, Tangerang, Banten, Senin (20/10), berunjuk rasa di halaman sekolah. Mereka mempertanyakan pengadaan komputer yang hingga kini tidak terealisasi. Padahal, biayanya sudah tiga tahun dibebankan kepada siswa.
Para siswa berkumpul di sekitar halaman sekolah serta kantin. Beberapa di antaranya membentangkan spanduk dan poster. Mereka mogok belajar sebagai bentuk protes terhadap penyelenggara sekolah yang tak kunjung menyediakan komputer untuk praktik.
Selam tiga tahun, dana pengadaan komputer sudah dibebankan kepada siswa sebesar Rp 250 ribu per tahun. Namun hingga kini mereka hanya belajar teori tanpa pernah praktik. Jika klaim siswa ini benar, maka jumlah uang pengadaan komputer ini mencapai ratusan juta rupiah.
Para siswa mengaku pernah mempertanyakan hal ini kepada pihak sekolah. Namun tak ada jawaban memuaskan. Usman, salah seorang guru meminta para siswa bersabar karena masih ada siswa yang belum membayar uang komputer.
Saat unjuk rasa berlangsung, pejabat kepala sekolah tak berada di tempat. Aktivitas belajar mengajar juga tiada. Para siswa mengancam terus mogok bila pengadaan komputer tak segera direalisasikan.
Ratusan siswa SMAN 1 Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, juga berunjuk rasa di halaman sekolah mereka. Mereka mendesak Mawardi agar mundur dari jabatannya sebagai kepala sekolah karena diduga korupsi pengadaan seragam dan beasiswa.
Para siswa sempat mencoba memasuki ruang kepala sekolah. Namun upaya itu dicegah sejumlah polisi berpakaian preman. Mereka akhirnya hanya bisa berorasi dan berteriak di halaman sekolah.
Setelah dua jam berunjuk rasa, tak satupun guru maupun kepala sekolah yang menemui mereka. Para siswa kesal dan membakar celana sekolah yang dianggap tidak berkualitas. Akibat aksi ini, proses belajar mengajar lumpuh. Siswa mengancam kembali beraksi jika dalam waktu sepekan tidak ada tindakan apapun.
Terkait kasus ini, dalam waktu dekat, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangkalan akan memanggil Mawardi untuk dimintai klarifikasi.
Para siswa berkumpul di sekitar halaman sekolah serta kantin. Beberapa di antaranya membentangkan spanduk dan poster. Mereka mogok belajar sebagai bentuk protes terhadap penyelenggara sekolah yang tak kunjung menyediakan komputer untuk praktik.
Selam tiga tahun, dana pengadaan komputer sudah dibebankan kepada siswa sebesar Rp 250 ribu per tahun. Namun hingga kini mereka hanya belajar teori tanpa pernah praktik. Jika klaim siswa ini benar, maka jumlah uang pengadaan komputer ini mencapai ratusan juta rupiah.
Para siswa mengaku pernah mempertanyakan hal ini kepada pihak sekolah. Namun tak ada jawaban memuaskan. Usman, salah seorang guru meminta para siswa bersabar karena masih ada siswa yang belum membayar uang komputer.
Saat unjuk rasa berlangsung, pejabat kepala sekolah tak berada di tempat. Aktivitas belajar mengajar juga tiada. Para siswa mengancam terus mogok bila pengadaan komputer tak segera direalisasikan.
Ratusan siswa SMAN 1 Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, juga berunjuk rasa di halaman sekolah mereka. Mereka mendesak Mawardi agar mundur dari jabatannya sebagai kepala sekolah karena diduga korupsi pengadaan seragam dan beasiswa.
Para siswa sempat mencoba memasuki ruang kepala sekolah. Namun upaya itu dicegah sejumlah polisi berpakaian preman. Mereka akhirnya hanya bisa berorasi dan berteriak di halaman sekolah.
Setelah dua jam berunjuk rasa, tak satupun guru maupun kepala sekolah yang menemui mereka. Para siswa kesal dan membakar celana sekolah yang dianggap tidak berkualitas. Akibat aksi ini, proses belajar mengajar lumpuh. Siswa mengancam kembali beraksi jika dalam waktu sepekan tidak ada tindakan apapun.
Terkait kasus ini, dalam waktu dekat, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangkalan akan memanggil Mawardi untuk dimintai klarifikasi.
Pencurian Listrik Gunakan Komputer
Tindak pencurian daya listrik belakangan ini semakin canggih saja. Di Bali misalnya, pencurian tidak lagi hanya dalam bentuk konvensional, tetapi telah menggunakan perangkat yang berbasis komputer.
"Modus operandi pencurian listrik telah mirip dengan aksi pembobolan uang pada anjungan tunai mandiri (ATM) bank di kota-kota besar," kata Kapolda Bali Irjen Pol Tengku Ashikin Husein di Denpasar, Rabu (3/12).
Usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PLN Bali dengan Polda Bali tentang penindakan pencurian listrik, Kapolda menyebutkan, makin canggihnya modus operandi yang dipakai para pencuri listrik tersebut merupakan tantangan baru bagi polisi untuk menindaknya.
"Maling makin pintar, kita dituntut untuk mampu mengejar kemampuan mereka itu," ucapnya menandaskan.
Sejalan dengan digunakannya teknologi canggih untuk kepentingan kejahatan, lanjut Kapolda, pembuktian yang dilakukan petugas di lapangan juga menjadi semakin rumit.
"Cukup sulit mencari pembuktian pidana dalam kasus kejahatan yang telah memanfaatkan teknologi canggih," katanya.
Khusus untuk kasus pencurian energi listrik yang telah memanfaatkan komputer, kata Ashikin, pihaknya akan menjalin kerja sama yang lebih intensif dengan jajaran PLN Bali dalam upaya penyelidikan dan pengungkapan di lapangan.
"Kita akan bersama-sama melakukan penyelidikan dan pembuktian di lapangan sehingga para pelaku dapat secepatnya diringkus," ujar Kapolda.
Penandatanganan MoU itu dilakukan Kapolda dengan General Manager (GM) PLN Distribusi Bali Ir Sudirman, disaksikan sejumlah pejabat teras kedua instansi tersebut.
"Modus operandi pencurian listrik telah mirip dengan aksi pembobolan uang pada anjungan tunai mandiri (ATM) bank di kota-kota besar," kata Kapolda Bali Irjen Pol Tengku Ashikin Husein di Denpasar, Rabu (3/12).
Usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PLN Bali dengan Polda Bali tentang penindakan pencurian listrik, Kapolda menyebutkan, makin canggihnya modus operandi yang dipakai para pencuri listrik tersebut merupakan tantangan baru bagi polisi untuk menindaknya.
"Maling makin pintar, kita dituntut untuk mampu mengejar kemampuan mereka itu," ucapnya menandaskan.
Sejalan dengan digunakannya teknologi canggih untuk kepentingan kejahatan, lanjut Kapolda, pembuktian yang dilakukan petugas di lapangan juga menjadi semakin rumit.
"Cukup sulit mencari pembuktian pidana dalam kasus kejahatan yang telah memanfaatkan teknologi canggih," katanya.
Khusus untuk kasus pencurian energi listrik yang telah memanfaatkan komputer, kata Ashikin, pihaknya akan menjalin kerja sama yang lebih intensif dengan jajaran PLN Bali dalam upaya penyelidikan dan pengungkapan di lapangan.
"Kita akan bersama-sama melakukan penyelidikan dan pembuktian di lapangan sehingga para pelaku dapat secepatnya diringkus," ujar Kapolda.
Penandatanganan MoU itu dilakukan Kapolda dengan General Manager (GM) PLN Distribusi Bali Ir Sudirman, disaksikan sejumlah pejabat teras kedua instansi tersebut.
Langganan:
Postingan (Atom)